Kawasan mangrove di Jawa Timur mengalami masalah yang serius meskipun berbagai upaya pemulihan telah dicanangkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota serta kabupaten. Degradasi mangrove terus terjadi dan hal ini sangat memprihatinkan.
Menurut para ahli, ada kesalahan mendasar pada level kebijakan yang menjadi penyebab utama masalah ini. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur yang seharusnya mampu memfasilitasi perlindungan ekosistem mangrove, ternyata malah tidak berjalan dengan baik. Hal ini diperparah dengan adanya regulasi yang tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam perencanaan ruang.
Contoh nyata adalah penetapan kawasan strategis nasional (PSN) di Surabaya, yang baru-baru ini dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional waterfront city. Penetapan ini sebenarnya bertentangan dengan status kawasan lindung pesisir. Proyek tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan degradasi pesisir serta kerusakan kawasan mangrove di kota Surabaya.
Situasi di Surabaya ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat justru membawa dampak buruk bagi kawasan pesisir. Fokus yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi daripada perlindungan ekosistem membuat pengelolaan kawasan mangrove menjadi semakin sulit.
Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, diperlukan tindakan tegas dan kebijakan yang lebih bijak dari pemerintah. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama agar mangrove dapat terlindungi dan lestari untuk generasi mendatang.
