Bulan ini, Undang-Undang (UU) Kecerdasan Buatan (AI) Uni Eropa secara resmi mulai berlaku. UU ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab di seluruh wilayah Uni Eropa. Dengan adanya UU ini, diharapkan dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh sistem AI, larangan pada teknologi yang dianggap terlalu berbahaya, serta penegakan langkah-langkah pencegahan yang ketat untuk aplikasi yang berisiko tinggi.
Meskipun demikian, UU ini mendapat kritikan karena belum sepenuhnya mengatasi dampak internasional, terutama terkait penggunaan teknologi AI oleh Israel dalam pendudukan wilayah Palestina dan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Penduduk Palestina mengalami gangguan dari berbagai teknologi AI yang invasif, seperti sistem pengenalan wajah, kamera pintar, dan algoritma pemolisian prediktif. Semua ini melanggar hak-hak mereka atas privasi, non-diskriminasi, dan kebebasan bergerak.
Kompleks industri militer Israel dikenal luas karena mengembangkan, menerapkan, dan mengekspor teknologi-teknologi ini, yang seringkali diuji coba di wilayah pendudukan Palestina. Sementara itu, Israel juga mengimpor teknologi AI dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di Uni Eropa, yang semakin memperkuat pendudukannya dan penindasan sistematis terhadap rakyat Palestina.
Salah satu kelemahan mencolok dari UU ini adalah ketidakmampuannya untuk mengatur ekspor sistem AI oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa ke negara-negara non-Uni Eropa, termasuk Israel. Hal ini berarti perusahaan-perusahaan UE dapat menjual teknologi AI, yang dilarang atau sangat diatur di dalam UE, kepada Israel tanpa penjagaan yang memadai.
Selain itu, lembaga penegak hukum dikecualikan dari kewajiban untuk mempublikasikan detail tentang sistem AI yang mereka gunakan. Kebebasan ini mengurangi akuntabilitas dan berpotensi disalahgunakan terhadap aktivis Palestina dan pendukung Palestina di UE. Kebijakan yang luas ini untuk keamanan nasional menjadi ancaman bagi perlindungan yang diharapkan dalam UU tersebut.
Oleh karena itu, para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan-perusahaan harus bekerja sama untuk mempromosikan pengembangan AI yang etis dan membela hak-hak populasi rentan di tengah kemajuan teknologi yang cepat.
