FBI dan beberapa badan intelijen Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Iran terlibat dalam serangan siber yang baru-baru ini menargetkan kampanye kepresidenan Donald Trump. Tindakan ini merupakan bagian dari usaha lebih besar oleh Tehran untuk mempengaruhi pemilu presiden 2024 di AS.
Dalam sebuah pernyataan bersama, yang dikeluarkan oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional, FBI, dan Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur, mereka menegaskan klaim kampanye Trump sebelumnya bulan ini mengenai serangan tersebut. "Kami telah mengamati aktivitas Iran yang semakin agresif selama siklus pemilihan ini, khususnya yang terkait dengan operasi pengaruh pada publik Amerika dan operasi siber terhadap kampanye-kampanye presiden," kata mereka.
Pernyataan tersebut melanjutkan, "Ini termasuk aktivitas yang baru-baru ini dilaporkan untuk mengganggu kampanye mantan Presiden Trump, yang kami atributkan kepada Iran." Artinya, intelijen AS percaya bahwa tindakan ini dirancang untuk memengaruhi hasil pemilu dengan cara yang merugikan Trump.
Menanggapi tuduhan ini, misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa membantah keterlibatannya dan meminta Washington untuk menunjukkan bukti atas klaim tersebut. "Tuduhan semacam itu tidak berdasar dan tidak memiliki posisi yang kokoh," bunyi pernyataan dari misi. Mereka melanjutkan, "Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, Republik Islam Iran tidak memiliki niat atau motif untuk mengganggu pemilihan presiden AS."
Iran kemudian meminta pemerintah AS untuk memberikan bukti yang relevan jika mereka benar-benar percaya akan kevalidan klaim tersebut. "Jika pemerintah AS benar-benar percaya pada klaim yang dibuat, mereka harus menunjukkan kepada kami bukti relevan yang ada, dan kami akan memberikan tanggapan yang sesuai,” tambah mereka.
Namun, badan intelijen Amerika percaya bahwa Iran melihat pemilihan pada 5 November sebagai penting untuk kepentingan mereka sendiri. Beberapa analis berspekulasi bahwa Iran mungkin lebih memilih agar Wakil Presiden AS, Kamala Harris, memenangkan pemilihan tersebut.
Hal ini terjadi di tengah ketegangan yang tinggi antara kedua negara, khususnya setelah bekas Presiden AS Donald Trump menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran tahun 2015, serta meningkatkan penegakan sanksi terhadap Republik Islam. Selain itu, Trump juga menyetujui pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani dari Korps Pengawal Revolusi Iran pada tahun 2020, yang semakin memperburuk hubungan antara AS dan Iran.
