Dalam 10 bulan sejak perang terbaru di Gaza pecah, para pemimpin Eropa telah mengeluarkan banyak pernyataan yang mencerminkan kejanggalan berpikir dan bias yang mencolok. Mereka terus-menerus mengulangi frasa bahwa "Israel memiliki hak untuk membela diri". Namun, hal ini mengundang skeptisisme tentang apakah para pengambil keputusan di Eropa sudah memahami kenyataan hukum yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat sejak 7 Oktober.
Secara hukum, menolak hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan Israel dapat dianggap setara dengan menolak hak partisan Prancis untuk melawan invasi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ini adalah bentuk perjuangan melawan penjajahan yang diakui secara internasional. Sebagai perbandingan kontemporer, hal ini mirip dengan menolak hak tentara Ukraina untuk melawan invasi Rusia dengan menyerang wilayah Rusia.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Inggris, Prancis, dan Jerman pada 12 Agustus mengenai situasi di Timur Tengah menjadi sorotan. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyerukan kepada Iran dan sekutunya untuk menahan diri dari serangan yang bisa memperburuk ketegangan regional. Namun, secara mengejutkan, mereka tidak menyebutkan Israel sama sekali.
Meskipun pernyataan tersebut ditujukan untuk menghindari eskalasi konflik, ketidakadilan terlihat jelas ketika mereka mengabaikan fakta bahwa pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, telah secara sistematis meningkatkan konflik dalam sepuluh bulan terakhir ini. Dengan melewatkan kesempatan untuk menyediakan keseimbangan, mereka tidak hanya kehilangan momen penting untuk memperbaiki situasi, tetapi juga mengundang kritik dari berbagai pihak.
Dalam konteks ini, penting bagi semua negara untuk memberikan perhatian yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik. Tanpa hal itu, upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah akan sangat sulit.
