PDI Perjuangan, salah satu partai politik besar di Indonesia, menyatakan penolakan atas hasil revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Penolakan ini terkait dengan dua isu penting, yaitu batas usia calon dan persyaratan threshold dalam pemilihan kepala daerah.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PDI Perjuangan, M Nurdin, mengatakan, "PDI Perjuangan mengirim nota keberatan nanti apabila putusan di forum ini menegasikan keputusan MK nomor 60 dan 70." Pernyataan ini menunjukkan bahwa revisi yang diusulkan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah ada.
M Nurdin menjelaskan bahwa MK telah mengeluarkan dua putusan penting terkait UU Pilkada. Putusan pertama, nomor 60, menyatakan bahwa tidak ada batasan jumlah kursi bagi calon. Sedangkan putusan nomor 70 menetapkan bahwa batas usia untuk calon Gubernur adalah 30 tahun pada saat penetapan. Ini berarti, setiap calon yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah harus memenuhi kriteria usia ini.
Menurut M Nurdin, perlu ada penyesuaian dalam revisi UU agar mencerminkan keputusan MK secara konstitusional. "Seharusnya perubahan terhadap UU ini menindaklanjuti putusan MK tersebut secara konstitusional. Hal ini sebagai bentuk final and binding sebagai pengejawantahan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945,” tambahnya. Pasal tersebut mengatur tentang kekuasaan lembaga peradilan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi.
PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh MK agar tidak terabaikan. Dengan penolakan ini, diharapkan proses legislasi terkait UU Pilkada bisa berjalan lebih baik dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
