Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, memberikan pendapat kritis tentang draf Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. Ia menyatakan bahwa syarat ambang batas pencalonan dalam RUU tersebut dapat berdampak buruk bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen.
Menurut TB Hasanuddin, ketentuan dalam RUU ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan MK adalah keputusan hukum yang mengatur bagaimana undang-undang harus diterapkan agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menegaskan, "PDI Perjuangan akan terus memperjuangkan agar demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan." Pernyataan ini menunjukkan komitmen partai dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum.
Fraksi PDI Perjuangan berencana untuk terus memperjuangkan agar RUU Pilkada menghormati putusan MK. Ini adalah langkah penting agar semua partai politik, baik yang berada di parlemen maupun tidak, mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti pemilu.
Dengan pernyataan ini, PDI Perjuangan menunjukkan bahwa mereka berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses legislasi harus didasarkan pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat. RUU yang melanggar keputusan MK dapat merugikan keadilan dalam berdemokrasi di Indonesia.
