Siang tadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan yang membahas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Pidato ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Rancangan Postur RAPBN 2025 mencakup pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. Hal ini mengakibatkan defisit APBN mencapai Rp616,2 triliun atau sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
RAPBN 2025 disusun pada masa transisi dan mencerminkan dinamika perekonomian global yang terus berubah. Presiden Jokowi mencatat bahwa pada tahun 2025, risiko lingkungan global masih dipenuhi ketidakpastian. Faktor tersebut termasuk ketegangan geopolitik yang meningkat, dampak perubahan iklim, kemajuan teknologi, serta masalah penuaan demografi di beberapa negara maju.
Meskipun tantangan tersebut ada, kinerja APBN dipastikan masih terjaga baik. "APBN kita tetap menjadi fondasi kuat untuk mendukung keberlanjutan dan penguatan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045," ungkapnya dalam pidato tersebut.
Pemerintah memiliki fokus pada beberapa program prioritas dalam RAPBN 2025, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Anggaran untuk pendidikan dianggarkan sebesar Rp722,6 triliun, sementara untuk perlindungan sosial dialokasikan Rp504,7 triliun. Program pembangunan infrastruktur mendapatkan alokasi sebesar Rp400,3 triliun, dan di sektor kesehatan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp197,8 triliun.
Beberapa inisiatif lain termasuk Ketahanan Pangan yang diprediksi mendapatkan alokasi Rp124,4 triliun, serta urusan Hukum dan Pertahanan Keamanan yang dianggarkan Rp372,3 triliun. Selain itu, RAPBN 2025 mendukung program Makanan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun dan Revitalisasi Sekolah dengan anggaran sebesar Rp20,3 triliun. Kedua program ini merupakan prioritas utama dari Presiden Jokowi.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN agar tetap kredibel, akuntabel, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar APBN dapat berfungsi sebagai instrumen andalan dalam merespons berbagai tantangan yang ada.
