Kota Blitar, yang dikenal dengan sejarah dan budayanya, telah terpilih sebagai salah satu kandidat untuk menjadi kota percontohan dalam program anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Penunjukan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pemerintah Kota Blitar telah mempersiapkan diri secara matang menjelang kunjungan tim KPK yang direncanakan pada 29 Agustus mendatang. Pada Senin, 19 Agustus, di Ruang Sasana Praja, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam memberantas korupsi.
Sekretaris Daerah Kota Blitar menekankan pentingnya kesiapan kota dalam menyambut tim KPK. “Rakor ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka dalam perangi korupsi,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai persiapan lainnya guna mendukung kedatangan tim KPK RI.
Saat kunjungan, tim KPK akan melakukan observasi untuk menilai upaya yang dilakukan oleh Kota Blitar dalam menerapkan program anti korupsi. Blitar akan bersaing dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang untuk mendapatkan gelar sebagai kota/kabupaten antikorupsi. Ketiga daerah ini dipilih berdasarkan nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Dukungan masyarakat dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Kota Blitar berkomitmen untuk menjadi daerah yang bersih korupsi dan mengedepankan integritas dalam setiap tindakan pemerintahan.
