Konflik yang berlangsung antara Israel dan Palestina terus menelan banyak korban. Dalam laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina, disebutkan bahwa dalam 24 jam terakhir, pasukan Israel telah membunuh setidaknya 40 warga Palestina dan melukai 107 lainnya. Sejak pecahnya kerusuhan pada 7 Oktober, jumlah korban tewas kini mencapai 40.005, dengan lebih dari 92.401 orang terluka dan sekitar 10.000 orang diperkirakan hilang, kemungkinan besar terjebak di bawah reruntuhan.
Menurut laporan senior pejabat AS yang dikutip oleh New York Times, Israel gagal untuk menghancurkan Hamas atau jaringan terowongan yang ada di Gaza. Para pejabat ini juga menegaskan bahwa Israel tidak memiliki tujuan militer lebih lanjut yang dapat dicapai di wilayah tersebut.
Dalam perkembangan diplomatik, Presiden AS Joe Biden diketahui akan menyalahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara publik jika Israel menolak usulan gencatan senjata di Gaza yang akan dibahas dalam pertemuan mendatang pada hari Kamis.
Di sisi lain, Hamas mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Otoritas Palestina (PA) setelah pasukan PA meledakkan bahan peledak sebelum mencapai tentara Israel di Jenin, yang berada di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini menunjukkan ketegangan yang terjadi antara dua entitas Palestina tersebut.
Presiden Otoritas Nasional Palestina, Mahmoud Abbas, juga mengumumkan rencananya untuk mengunjungi Gaza saat berpidato di hadapan parlemen Turki. Rencana ini menyoroti pentingnya Gaza dalam konteks politik Palestina saat ini.
Jordan, dalam pernyataannya, meminta Uni Eropa untuk mengambil langkah-langkah tegas yang dapat menekan Israel atas agresi berkelanjutan di Jalur Gaza dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina. Seruan ini menandakan bahwa negara-negara lain juga memperhatikan situasi tersebut.
Di wilayah yang lebih kecil, seorang warga Palestina dilaporkan mengalami luka parah akibat tembakan dari pemukim di kota Jit, dekat Qalqilya, di Tepi Barat utara. Kejadian ini menambah catatan panjang kekerasan yang terjadi di daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah Israel sedang mempercepat rencana untuk melegalkan 35 persen pos-pos pemukim di Wilayah C Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan terbaru dari organisasi hak asasi manusia Israel, Bimkom. Ini menunjukkan adanya langkah-langkah yang menambah kompleksitas konflik yang sudah berlangsung lama.
