Hari ini, tepat 11 tahun sejak terjadinya pembantaian Rabaa, sebuah peristiwa tragis dalam sejarah Mesir. Pada bulan Juni 2013, terjadi kudeta militer yang menggulingkan presiden terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi. Kudeta tersebut memicu aksi protes besar-besaran di seluruh negeri, termasuk di lapangan Rabaa dan al-Nahda di Kairo.
Ratusan ribu orang berkumpul di dua lokasi tersebut untuk menuntut pengembalian Morsi ke kursi kepresidenan. Para demonstran melakukan aksi duduk yang berlangsung selama enam minggu. Namun, pada 14 Agustus 2013, aksi tersebut berakhir dengan kekerasan ketika pasukan keamanan Mesir dengan kendaraan lapis baja dan buldoser mengusir para pengunjuk rasa.
Dalam insiden tersebut, setidaknya 800 orang tewas. Meskipun telah lebih dari satu dekade berlalu, hingga hari ini, tidak ada anggota militer atau pejabat pemerintah yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sistem keadilan di Mesir.
Sejak kudeta, Abdel Fattah el-Sisi, pemimpin kudeta tersebut, telah memimpin Mesir dengan tangan besi. Diperkirakan sekitar 65.000 tahanan politik kini mendekam di balik jeruji besi karena berbagai alasan yang berkaitan dengan penentangan terhadap pemerintah.
Selama bertahun-tahun, Mesir juga mendapat kritik dari banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan sekutu-sekutu lainnya, yang dituduh mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Keadaan ini membuat masyarakat internasional semakin khawatir akan situasi hak asasi manusia di Mesir.
