Jangan anggap sepele APBD 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas. Lebih dari itu, APBD harus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini juga harus membuka peluang bagi perekonomian masyarakat agar tumbuh dan berkembang.
Sektor pendapatan daerah dari APBD 2026 diperkirakan akan mencapai Rp926,52 miliar. Pendapatan ini berasal dari dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp345,40 miliar dan dari transfer dari pusat sebesar Rp581,11 miliar. Di sisi lain, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,016 triliun, yang berarti pengeluaran daerah lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.
Ketua DPRD Kota Batu, M. Didik Subiyanto, menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus benar-benar fokus menyelesaikan masalah nyata warga. Ia menyebutkan, anggaran harus digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kemacetan lalu lintas, keberlanjutan sektor pertanian, dan mitigasi bencana alam. Ia juga mengingatkan agar dana yang ada tidak hanya digunakan untuk rutinitas birokrasi, tetapi memberikan dampak langsung yang positif dan nyata kepada masyarakat.
“APBD ini uang rakyat. Maka harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kemudahan hidup, bukan sekadar laporan serapan anggaran,” tegasnya.
Salah satu prioritas utama adalah mengatasi kemacetan yang semakin buruk karena meningkatnya jumlah wisatawan ke Kota Batu. DPRD mendorong agar anggaran digunakan untuk pelebaran jalan antar desa, perbaikan jalan lingkungan, dan pemeliharaan jalur alternatif agar lalu lintas tidak macet di kawasan wisata, sehingga wisatawan dan warga merasa nyaman.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian serius. DPRD ingin visi “Batu Sae” tidak hanya sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata. Program tersebut seperti distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran, pemberian teknologi pertanian berbasis smart farming, dan perbaikan irigasi di daerah pertanian seperti Kecamatan Bumiaji.
“Petani adalah tulang punggung Kota Batu. Jangan sampai mereka kesulitan mendapatkan pupuk atau air, padahal anggaran sebenarnya sudah disiapkan,” ucap politisi dari PKB ini.
Di wilayah mitigasi bencana, DPRD menilai penting untuk mengalokasikan dana guna memperkuat dinding penahan tanah di daerah rawan longsor dan menormalisasi saluran drainase agar tidak terjadi banjir saat musim hujan tiba.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pemerintah daerah menjaga kesehatan masyarakat. Mereka berkomitmen menurunkan angka stunting dan memastikan layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC). Kepala Dinas Kesehatan diingatkan untuk selalu memastikan warga miskin tidak ditolak saat membutuhkan layanan medis di rumah sakit atau puskesmas.
“Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga. Tidak boleh ada yang ditolak atau dipingpong karena alasan administrasi,” ujar M. Didik.
Dalam pelaksanaan program, DPRD akan melakukan pengawasan ketat agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Mereka juga akan melakukan evaluasi secara berkala agar program-program yang disusun benar-benar efektif dan tidak disalahgunakan.
“Kota Batu harus siap menghadapi tantangan sebagai destinasi wisata nasional. Infrastruktur harus memadai, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat berdaya secara ekonomi,” tambah Ludi Tanarto, Ketua Badan Anggaran DPRD Batu.
Selain itu, mereka sedang menyesuaikan Standar Harga Satuan (SHS) untuk memastikan anggaran yang disusun realistis, transparan, dan bebas dari pemborosan. Pihak DPRD berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja dengan inovasi dan profesionalisme demi kesejahteraan warga secara merata.
Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman, menjelaskan bahwa APBD 2026 difokuskan pada sektor prioritas seperti peningkatan sumber daya manusia, pengembangan UMKM, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD juga menjadi perhatian utama.
“Kami berkomitmen menyelaraskan program Kota Batu dengan prioritas nasional dan provinsi, agar pembangunan berjalan seimbang,” katanya. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan bekerja secara profesional, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Harapannya, APBD 2026 menjadi instrumen penting yang mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Batu di masa depan.
