Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu bertujuan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi kepada pelajar. Namun, program ini bergantung pada standar kebersihan dapur, yaitu dengan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SLHS adalah surat yang menunjukkan bahwa dapur memenuhi standar kebersihan dan aman dari keracunan makanan.
Setelah berjalan selama sembilan bulan, ternyata hanya satu dari belasan dapur yang berhasil mendapatkan sertifikat tersebut. Padahal, pemerintah Kota Batu menargetkan semua dapur SPPG harus memiliki SLHS paling lambat November lalu. Sayangnya, hingga bulan Desember, baru satu dapur yang meraihnya, yaitu Dapur Sulaiman Al Haj di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo.
Wilayah tersebut memiliki total 19 dapur, tetapi enam di antaranya belum beroperasi. Jadi, yang seharusnya diproses untuk mendapatkan sertifikat adalah 13 dapur aktif. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, mengakui bahwa target tersebut belum tercapai. Meski begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada dapur yang telah memenuhi syarat.
“Akhirnya satu SPPG berhasil mendapatkan SLHS. Semoga ini menjadi motivasi bagi dapur-dapur lain untuk mengikuti jejak tersebut,” ujar Aditya.
Tenaga Ahli Muda di bidang Sanitasi Lingkungan dari Dinas Kesehatan, Esty Setya Windari, menjelaskan bahwa proses mendapatkan SLHS tidak bisa dilakukan dengan cepat. Setiap dapur harus melewati berbagai tahapan, mulai dari inspeksi kesehatan lingkungan hingga uji laboratorium.
Proses tersebut meliputi pemeriksaan sampel makanan, alat dapur, kualitas air bersih, dan kesehatan para penjamah makanan. Selain itu, semua penjamah juga harus mengantongi sertifikat resmi yang menunjukkan mereka sehat dan memenuhi standar hygiene.
“Tujuannya agar hasil penilaian benar-benar kredibel dan memastikan makanan aman untuk dikonsumsi,” jelas Esty.
Banyak dapur mengalami kendala karena nilai awal mereka belum mencapai nilai ambang batas minimal 80 poin. Jika hal ini terjadi, proses sertifikasi harus diulang dari awal sesuai prosedur yang berlaku.
Selain itu, kendala lain yang mempengaruhi lamanya proses adalah waktu yang dibutuhkan untuk menguji sampel di laboratorium. Sampel harus dikirim ke laboratorium di Kabupaten Malang, dan karena banyak dapur yang mengirim sampel sekaligus, antrean menjadi panjang. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pun semakin lama.
“Antrean sampel cukup panjang, sehingga prosesnya memerlukan waktu lebih lama,” tambah Esty.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa kecepatan penerbitan SLHS tergantung pada kesiapan masing-masing dapur dalam memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis. Dinas Kesehatan terus melakukan pendampingan dan percepatan proses, namun tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
Sementara itu, selama proses sertifikasi berlangsung, pengawasan terhadap dapur tetap dilakukan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan dari proses pengolahan makanan hingga penyajian di meja makan. Tujuannya agar makanan yang disediakan benar-benar aman dan sehat untuk masyarakat.
Dapur SPPG Sulaiman Al Haj, Darma, mengaku bahwa proses mendapatkan SLHS memerlukan waktu dan ketekunan. Ia menyebutkan bahwa pengajuan sertifikasi dilakukan sejak September lalu dan selama hampir tiga bulan mengikuti berbagai pemeriksaan dan uji laboratorium hingga akhirnya sertifikat dipastikan diterbitkan.
“Prosesnya memang panjang, tapi harus dilalui agar makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar kebersihan dan kesehatan,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis Batu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dapur sehat pencegahan keracunan
