Dalam suasana yang penuh tekanan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sedang berjuang keras untuk tetap melangkah maju. Pada akhir November 2025, mereka menggelar rapat penting di Pendopo Kabupaten. Rapat ini membahas anggaran daerah untuk tahun 2026 yang diperkirakan turun sangat tajam, sebesar Rp261 miliar dari rencana sebelumnya. Anggaran ini berkurang dari Rp2,5 triliun menjadi Rp2,23 triliun. Penurunan anggaran ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana transfer ke daerah, termasuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Walaupun anggaran berkurang, para pejabat seperti Plt. Bupati Lisdyarita dan Plh. Sekda Agus Sugiharto tetap bekerja keras, bahkan melakukan rapat melalui Zoom hingga larut malam. Mereka harus memikirkan bagaimana cara menghemat pengeluaran, sementara beberapa program penting harus tetap dijalankan. Mereka juga harus memastikan gaji dan tunjangan pegawai tetap dibayar, meskipun anggaran semakin terbatas.
Salah satu hal yang cukup menyentuh hati adalah nasib para guru honorer di PAUD dan Madrasah Diniyah (Madin). Lisdyarita mengungkapkan kekhawatirannya. Ia berharap bisa menaikkan honor para guru tersebut, yang selama ini berperan penting dalam mendidik anak usia dini. Namun, karena dana yang ada tidak cukup, mereka terancam tidak mendapatkan kenaikan honor yang diharapkan. Saat ini, ada lebih dari 6.300 guru madin dan 2.000 guru PAUD di Ponorogo yang belum mendapat tunjangan sertifikasi dari pemerintah.
Selain itu, usulan dari camat dan kelurahan agar dana untuk RT dan LPMK tidak dikurangi juga menjadi perhatian. Mereka beralasan bahwa RT dan kelurahan adalah ujung tombak dalam menjalankan berbagai program pemerintah, seperti penanganan stunting dan pengumpulan pajak. Mereka berharap honor RT dan ketua LPMK tetap dipertahankan agar mereka tetap bisa menjalankan tugas dengan baik.
Meskipun situasi ini cukup sulit, ada kabar baik dari Ponorogo. Angka stunting, yaitu kondisi kurang gizi pada anak, berhasil diturunkan dari 8 persen menjadi 7 persen. Prestasi ini menunjukkan bahwa program penanganan stunting tetap berjalan efektif, berkat kerjasama seluruh elemen masyarakat. Lisdyarita menyampaikan rasa terima kasih dan mendorong semua pihak untuk tetap semangat dan terus mendukung Ponorogo agar menjadi lebih hebat.
Selain kesehatan, pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas. Meskipun dana terbatas, pemerintah fokus memperbaiki jalan-jalan utama di kota dan desa. Mereka menganggarkan Rp100 miliar untuk proyek ini dengan cara yang lebih hemat biaya. Pengaspalan jalan dilakukan sendiri oleh tenaga kerja pemerintah, mengurangi biaya pengaspalan hotmix yang biasanya mahal. Perbaikan ini diharapkan mulai dilakukan pada awal tahun 2026.
Kepala Dinas PUPR, Jamus Kunto Purnomo, mengatakan bahwa pembangunan jalan dan pengelolaan sampah akan dilakukan secara bertahap. Mereka juga merencanakan relokasi tempat pembuangan akhir sampah dari Mrican. Semua ini dilakukan agar pembangunan tetap berjalan, meskipun anggaran sangat terbatas.
Di akhir rapat, Lisdyarita menyampaikan harapannya agar tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah tidak memiliki hutang lagi. Ia optimis, dengan tekad dan kerja keras, keadaan keuangan daerah akan membaik dan pembangunan bisa dilakukan lebih leluasa. Meskipun tantangan besar sedang dihadapi, mereka tetap berusaha menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan baik.
Secara umum, meskipun ada banyak kekhawatiran dan pembatasan anggaran, semangat dan tekad untuk memajukan Ponorogo tetap menyala. Berbagai program pembangunan dan kesejahteraan tetap berjalan, serta pemerintah berusaha memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya agar masyarakat tetap bisa merasakan manfaatnya. Semua usaha ini menunjukkan bahwa di balik angka-angka dan persoalan keuangan, ada semangat besar untuk tetap membangun Ponorogo menjadi kota yang maju dan sejahtera.
Ponorogo APBD 2026 krisis anggaran pembangunan guru honorer stunting infrastruktur
