Indonesia menghadapi sebuah masalah besar yang disebut paradoks pembangunan. Di satu sisi, negara terus mengeksploitasi sumber daya alam seperti hutan dan tambang. Di sisi lain, rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan mendapatkan manfaat pembangunan yang minim. Sebagai contoh, hutan-hutan di Indonesia banyak yang habis ditebang untuk kebutuhan industri, tetapi kesejahteraan rakyat tidak ikut meningkat. Bahkan, pemerintah sering mengatakan bahwa pembangunan dilakukan demi kesejahteraan rakyat, tetapi kenyataannya tidak demikian.
Data menunjukkan bahwa selama ini pemerintah sering menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam (SDA) bertujuan untuk pembangunan nasional. Namun, kenyataannya, lapangan dan data menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai pembangunan sering hanya retorika. Banyak pihak menilai, hal ini lebih dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang menguasai kekuasaan melalui mekanisme yang disebut "state capture."
State capture adalah kondisi ketika kekuasaan terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil yang mengendalikan regulasi dan kebijakan negara untuk keuntungan mereka. Mereka menulis aturan yang menguntungkan perusahaan besar dan oligarki, sehingga kebijakan fiskal dan izin usaha menjadi alat politik untuk memperkaya diri sendiri. Menurut pengamatan, mereka yang seharusnya menjaga dan memperhatikan kepentingan rakyat berubah menjadi kelompok yang merampas masa depan rakyat, termasuk lingkungan dan ekosistem.
Pada saat yang sama, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia saat ini termasuk golongan "near-poor" (hampir miskin), yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Mereka rentan jatuh ke dalam kemiskinan jika mengalami gangguan ekonomi, karena pendapatan tidak stabil dan tabungan sangat minim. Biaya hidup yang tinggi serta proteksi dari pemerintah yang lemah membuat rakyat sulit bertahan ketika bencana datang.
Dalam kondisi seperti ini, ketika terjadi bencana alam, rakyat sering kali jatuh lebih cepat daripada kemampuan negara membantu. Kerusakan ekologi di Indonesia tidak sebatas hilangnya pohon, tetapi juga berarti kerusakan pada sumber air, lahan pertanian, dan kualitas udara. Hal ini menyebabkan banjir besar, tanah longsor, dan desa-desa kehilangan masa depan mereka.
Seringkali negara menyalahkan cuaca ekstrem sebagai penyebab utama bencana, padahal akar masalah sebenarnya terletak pada izin konsesi yang buruk, pengawasan yang lemah, dan dibiarkan adanya eksploitasi berlebihan oleh perusahaan besar tanpa kontrol yang memadai.
Pada akhirnya, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan sumber daya alam. Kendala utama adalah kurangnya keberanian dan kejujuran untuk mengakui bahwa arah pembangunan telah salah. Jika saat ini rakyat Indonesia masih miskin dan menjadi korban bencana alam, itu bukan karena alam atau takdir, melainkan karena kebodohan sebagai warga negara yang memilih pemimpin yang salah. Ingatlah, Tuhan tidak akan mengubah nasib orang yang bodoh, kecuali orang itu sendiri berani mengubahnya.
Dengan demikian, semua pihak harus sadar bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kejujuran, keberanian, dan komitmen dalam menjaga lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
pembangunan Indonesia kerusakan lingkungan kemiskinan rakyat eksploitasi sumber daya alam
