Pada hari Rabu, 26 November, di Kota Batu, Jawa Timur, sebuah acara penting digelar. Nama acara ini adalah Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2025. Dalam forum ini, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) duduk bersama untuk membahas bagaimana caranya menjaga agar pemerintahan berjalan bersih dari korupsi.
Acaranya diselenggarakan oleh Inspektorat Pemprov Jawa Timur. Tujuan utama dari forum tahunan ini adalah untuk memperkuat kerja sama di antara lembaga pengawas dan meningkatkan sistem pengawasan agar bisa mencegah korupsi lebih baik lagi.
Dalam acara ini, hadir juga para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim, petugas dari kabupaten dan kota, serta para inspektur dari seluruh daerah di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi membuka acara ini dan memberikan semangat kepada semua peserta.
Selama acara, dua narasumber utama yang hadir adalah Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dan Inspektur Jenderal Kemendagri, Irjen Pol (Purn) Sangade Mahendra Jaya. Mereka menyampaikan pentingnya penguatan sistem pengawasan pemerintah daerah agar terhindar dari tindakan korupsi.
Dalam diskusi panel, Johanis Tanak menekankan bahwa kekompakan antara perangkat daerah dan inspektorat sangat penting. Ia mengatakan bahwa pencegahan korupsi bisa dilakukan kalau semua pihak bekerja sama dari awal, terutama saat proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
"APIP dan penyelenggara negara harus bersinergi," katanya. "Dengan bekerja sama sejak awal, hubungan antar pelaku pemerintahan akan lebih baik dan semua pekerjaan bisa dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab."
Sekaligus, Johanis menyampaikan bahwa jika proses pemerintahan dilakukan dengan benar, hasil pemeriksaan dari APIP pun akan menunjukkan bahwa semua sesuai aturan. Ini berarti potensi penyimpangan dan kerugian keuangan negara bisa diminimalkan.
Ia menambahkan, tingkat kepatuhan di Jawa Timur saat ini sudah cukup baik. Ia yakin bahwa selama pemerintah memiliki niat yang tulus, hasilnya pun akan positif. Kemudian, dia mengingatkan bahwa hukum tertinggi sebenarnya adalah moral dan ketakwaan. Menurutnya, semua agama mengajarkan untuk tidak berbuat korupsi, dan jika manusia mengikuti ajaran agama mereka, korupsi bisa dihindari.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Rakorwasda ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara berbagai lembaga pengawasan agar pemerintahan di Jawa Timur menjadi lebih baik. Ia menyampaikan bahwa selain perangkat daerah, semua inspektorat dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur ikut hadir dan berperan penting dalam mengawasi pemerintahan.
Khofifah juga menekankan pentingnya integritas, yaitu kejujuran dan konsistensi dalam berbuat. Ia percaya bahwa komitmen pribadi dan kejujuran adalah kunci utama untuk mencegah korupsi.
Gubernur Khofifah juga memberi contoh konkret dengan mengumumkan program pelatihan khusus bernama Patriot Integritas Muda (PIM) 2025. Program ini melatih 400 pemuda Jawa Timur agar menjadi agen antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai jujur serta bertanggung jawab sejak usia dini.
“Pengawasan yang kuat, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar, sangat penting,” tegas Khofifah. “Itu adalah dasar untuk membangun pemerintahan yang transparan, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.”
pengawasan pemerintah daerah pencegahan korupsi sinergi inspektorat Jawa Timur KPK
