Seorang hakim terkenal di Mahkamah Konstitusi Indonesia, Arsul Sani, sedang menjadi perbincangan hangat karena diduga menggunakan ijazah doktor palsu. Kasus ini mulai terungkap setelah sebuah kelompok masyarakat melapor ke polisi bahwa dokumen akademik Arsul Sani dipertanyakan keasliannya.
Pada hari Jumat, 14 November 2025, kelompok bernama Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) mendatangi kantor Bareskrim Polri dengan tuduhan bahwa Arsul Sani memperoleh ijazah dari sebuah universitas di Polandia yang dikenal dengan nama Collegium Humanum, yang sedang diselidiki oleh pihak berwajib. Mereka menilai bahwa dokumen yang diserahkan Arsul Sani, termasuk salinan ijazah dan transkrip nilai, mencurigakan.
Namun, proses pemeriksaan tidak langsung mendapatkan kejelasan. Polisi meminta para pelapor untuk kembali di hari Senin, memberi waktu selama tiga hari untuk verifikasi. Selama akhir pekan, berita ini menyebar luas, membuat masyarakat menjadi semakin penasaran.
Di hari Senin, Arsul Sani melakukan konferensi pers untuk membantah tuduhan tersebut. Ia menunjukkan berbagai dokumen resmi, termasuk salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Warsawa, transkrip nilai, serta foto saat wisuda di Polandia yang dihadiri oleh Duta Besar RI. Ia menegaskan bahwa semua dokumen tersebut asli dan sesuai prosedur.
Namun, ada catatan penting yang menunjukkan bahwa universitas tempat Arsul Sani mengklaim mendapatkan gelar, Collegium Humanum, sedang menjadi buah penyelidikan oleh Biro Anti-Korupsi Polandia. Media di Polandia melaporkan bahwa universitas ini diduga terlibat dalam praktik perdagangan diploma dan pembuatan dokumen palsu, yang mengarah ke skandal lebih besar tentang perdagangan ijazah ilegal secara internasional.
Selain itu, diketahui bahwa Arsul Sani pernah menempuh studi di universitas lain di Skotlandia, Glasgow Caledonian University, sejak 2011. Ia mengaku hanya melakukan transfer dan tidak mengikuti perkuliahan secara penuh selama proses studi di Polandia. Ini membuka pertanyaan tentang keabsahan proses pendidikan dan keakuratan dokumen yang diserahkan.
Sistem pemerintahan dan lembaga pengawas melakukan berbagai upaya, tetapi transparansi dan kejelasan masih menjadi tantangan. Ketua Komisi III DPR mengakui bahwa proses verifikasi dokumen hanya dilakukan secara administrasi tanpa pemeriksaan forensik secara mendalam. Bahkan, Ketua Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, mengarahkan pertanyaan kembali ke DPR mengenai keabsahan dokumen Arsul Sani, menunjukkan adanya ketidakyakinan dan ketidakjelasan sistem pencalonan dan verifikasi pejabat publik.
Kasus ini bukan hanya soal satu individu. Masalah mendasar yang terungkap adalah lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi terhadap calon pejabat tinggi. Jika dokumen akademik saja bisa dipertanyakan, bagaimana dengan proses seleksi lainnya? Publik mulai mempertanyakan keandalan sistem yang selama ini dianggap sebagai penjaga integritas negara.
Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan tentang dokumen legalisasi ijazah luar negeri. Bagaimana status SK Penyetaraan dari Kementerian Pendidikan yang seharusnya mengesahkan ijazah luar negeri agar bisa digunakan secara resmi di Indonesia? Hingga saat ini, dokumen tersebut tidak pernah dipamerkan maupun dipastikan keasliannya.
Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem pengawasan dan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya sekadar menindak individu yang diduga melakukan penipuan, melainkan memperkuat sistem agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kasus Arsul Sani menjadi pengingat bahwa kejujuran dan integritas harus benar-benar dijaga, mulai dari proses pendidikan hingga pengangkatan pejabat publik.
Kasus ijazah palsu Hakim MK Arsul Sani dan sistem seleksi pejabat
