Pada tanggal 6 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset hasil rampasan dari kejahatan korupsi berupa tanah seluas 8.498 meter persegi kepada pemerintah daerah. Aset ini bernilai sekitar Rp3,8 miliar. Penyerahan dilakukan melalui mekanisme hibah, yaitu pemberian resmi yang diberikan oleh KPK tanpa biaya tertentu.
Aset tanah ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Penyerahan aset secara langsung ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya KPK untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat praktik korupsi. Dengan menyerahkan aset yang telah disita, KPK berharap aset ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di daerah tersebut.
Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa mereka berharap aset ini akan dikelola dengan baik dan mampu mendukung kesejahteraan serta kepentingan masyarakat setempat. Penyerahan aset rampasan ini juga menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi sekaligus mengingatkan pentingnya integritas dan moralitas dalam pengelolaan keuangan negara.
aset rampasan negara KPK Aceh Pasuruan tanah moralitas korupsi
