Breaking News
KPK Serahkan Aset Rampasan Negara Berupa Tanah kepada Pemerintah Aceh dan Pasuruan     Perkembangan Terbaru Konflik Israel dan Palestina     Mark Ruffalo Menyarankan Cara Presiden Biden Akhiri Kekerasan di Gaza     Kontroversi Pengajaran Sejarah Kolonisasi di Prancis     Anwar El Ghazi Dapat Ganti Rugi dari Mainz Usai Putusan Pengadilan    

Penggantian Pengurus PGRI Ponorogo: Ruskamto Jadi Ketua Baru untuk Masa Bakti 2025–2030

Pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ponorogo resmi melantik pengurus baru. Acara ini berlangsung di Graha Dwija PGRI Ponorogo. Dalam acara tersebut, Ruskamto resmi dilantik sebagai ketua baru organisasi profesi guru di daerah itu untuk masa bakti 2025 hingga 2030.

Pelantikan dilakukan oleh Djoko Adi Waluyo, Ketua PGRI Jawa Timur. Ia menunjuk Ruskamto bersama jajaran pengurus pleno dan perangkat organisasi lainnya. Pelantikan ini merupakan momen penting karena menandai awal kepemimpinan baru dalam memperkuat profesi guru di Ponorogo.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, juga hadir dan menyampaikan harapannya. Ia meminta agar pengurus baru PGRI mampu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama ini sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bumi Reog, julukan Ponorogo.

“Tugas kita selanjutnya adalah mampu duduk bersama, membangun generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan apapun,” tutur Sugiri Sancoko. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara organisasi profesi dan pemerintah akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Menanggapi harapan tersebut, Ruskamto menyatakan bahwa dirinya dan pengurus lainnya siap bekerja sama dengan pemerintah. Mereka berencana menyusun program-program kerja selama lima tahun ke depan. Program ini akan berpedoman pada tiga nilai dasar organisasi PGRI yang harus dimiliki setiap pengurus.

Ketiga nilai dasar itu meliputi unitaristik, yakni tidak membedakan gelar atau latar belakang pendidikan; independen, artinya organisasi mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain; dan nonpartisan, yang berarti tidak terikat dengan partai politik tertentu. Menurut Ruskamto, hal ini penting agar organisasi tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terpengaruh kepentingan politik tertentu.

"Kami tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tetapi kami selalu mendukung program pemerintah demi terciptanya pendidikan berkualitas di Ponorogo. Kami ingin menjadikan Ponorogo sebagai daerah yang hebat melalui pendidikan yang baik," tambah Ruskamto.

Dengan adanya kepengurusan baru ini, diharapkan kualitas pendidikan di Ponorogo bisa semakin meningkat dan mampu menciptakan generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan siap bersaing di masa depan.