Dalam pidatonya saat Sidang Tahunan MPR pada tanggal 15 Agustus 2025, dua hari sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80, Presiden Prabowo Subianto membahas tentang masalah tambang ilegal di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya pengawasan dan aturan yang ketat terhadap industri pertambangan yang menyalahi prosedur resmi.
Presiden mengutip Pasal 33 dari UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kenyataannya selama puluhan tahun menunjukkan sebaliknya. Banyak kegiatan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengorbankan kehidupan masyarakat sekitar.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa masalah tambang tidak hanya berkisar pada operasi ilegal. Banyak perusahaan yang mempunyai izin resmi, tetapi mereka tetap melanggar hukum dan tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di berbagai daerah.
Contohnya adalah Pulau Wawonii dan Kepulauan Sangihe. Di sana, warga setempat merasakan dampak buruk dari kegiatan tambang yang berlangsung tanpa izin dan terus merusak ekosistem mereka. Banyak dari mereka merasa haknya sebagai warga negara tidak dihormati karena kekayaan alam mereka dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat.
Pada hari menjelang Hari Kemerdekaan, frase "Indonesia Merdeka" sering kali diucapkan, tetapi kenyataannya banyak warga justru merasa tercekik, haknya dirampas, dan hidup mereka terganggu akibat kegiatan tambang yang tidak bertanggung jawab.
Analisis dari pengamat menunjukkan bahwa perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan keberanian dari pemerintah dalam mengatasi tambang ilegal untuk melindungi hak rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Presiden Prabowo tambang ilegal hak rakyat kemerdekaan Indonesia lingkungan hidup
