Setelah 79 tahun merdeka, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal hak asasi manusia (HAM). Banyak proyek pembangunan yang tidak memperhatikan keamanan dan kesejahteraan warga sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal negara telah merdeka, masih ada penindasan yang terjadi atas nama pembangunan.
Merdeka berarti bebas dari semua bentuk penindasan. Namun, pemerintah seringkali menggunakan alasan pembangunan untuk melakukan tindakan kekerasan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: kapan kita benar-benar akan merdeka dari penindasan dalam konteks pembangunan?
Menurut data terkini, ada lima jenis pelanggaran HAM yang sering terjadi terkait pembangunan di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi penggusuran paksa, pengabaian hak warga atas lingkungan yang bersih, serta tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Semua itu mengindikasikan bahwa pembangunan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat.
Dengan kata lain, kita berhak untuk hidup tanpa penindasan. Masyarakat kini mendesak pemerintah untuk menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat proyek pembangunan yang tidak berperspektif HAM. “Negara harus menghormati hak asasi kami,” demikian tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah aktivis hak asasi manusia.
Sebagai bagian dari gerakan ini, Amnesty International Indonesia akan mengadakan diskusi bertajuk ‘Refleksi 79 Tahun Kemerdekaan: Pembangunan untuk Siapa?’ pada hari Jumat, 16 Agustus, pukul 13.00 WIB secara langsung di YouTube. Diskusi ini diharapkan dapat memberi saluran bagi suara masyarakat yang ingin menuntut pembangunan yang lebih adil dan menghargai hak asasi manusia.
