JAKARTA, Prokopim – Pemerintah Kota Batu menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pada Selasa, 29 Juli 2025, Wali Kota Batu, Nurochman, S.H., M.H., mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Rapat ini berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Kegiatan ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Batu didampingi oleh sejumlah pejabat penting, seperti Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subiyanto, dan beberapa kepala perangkat daerah lainnya.
Wali Kota Nurochman menyampaikan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan KPK sangat penting. Ia menekankan pentingnya kerja sama dalam membangun integritas dan pelayanan publik yang berkualitas. "Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari KPK. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di semua lini,” tegasnya.
Selama pertemuan, sejumlah hal strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dibahas. Beberapa di antaranya termasuk penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta program prioritas di daerah. Selain itu, mereka juga membahas penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis, memastikan bahwa proyek tersebut berjalan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Batu juga menunjukkan kesiapan untuk mempercepat integrasi data hibah dalam satu sistem terpadu. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi penerima bantuan serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada masyarakat.
