Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diwariskan dari mantan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kini menjadi sorotan. Banyak warga di berbagai wilayah Indonesia merasakan dampak negatif dari proyek ambisius ini. Meskipun banyak penolakan yang datang dari masyarakat, pemerintah tetap melanjutkan proyek PSN dan mengabaikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga. Ini menimbulkan banyak luka dan trauma di kalangan masyarakat.
Alasan penolakan terhadap PSN ini tidak sedikit. Ada lima dari ribuan alasan mengapa proyek yang dianggap ugal-ugalan ini harus dibatalkan. Pertama, proyek ini seringkali merampas ruang hidup rakyat. Kedua, PSN menyebabkan kriminalisasi, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Hal ini membuat masyarakat merasa tertekan dan kehilangan hak mereka.
Di Maluku Utara, misalnya, proyek hilirisasi nikel dari PSN telah merampas hak masyarakat atas air dan udara yang bersih serta sehat. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, sehingga ketika proyek ini hadir, banyak warga merasa hak-haknya diabaikan. Selain itu, ruang produksi pangan dan ekonomi tradisional warga semakin terancam.
Tidak hanya di Maluku Utara, situasi serupa juga terjadi di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, di mana proyek-proyek besar lainnya seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan bendungan raksasa menjadi sumber masalah. Proyek-proyek ini tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga menciptakan bencana sistemik yang dapat merugikan masyarakat secara luas.
Kondisi ini semakin memicu kemarahan warga, yang merasa bahwa keberadaan PSN justru menjadi "mesin penyemai" bencana. Proyek yang seharusnya membawa kemakmuran ini malah menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Oleh karena itu, wajar jika tuntutan untuk membatalkan PSN semakin keras terdengar, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak masyarakat.
