Jakarta, 1 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk memperkuat upaya antikorupsi dengan menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Acara ini berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025, di Gedung KPK di Jakarta.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diadakan pada 19 Maret 2025 di D.I. Yogyakarta. Dalam rakor kali ini, Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, SE., ME., hadir bersama Wakil Bupati, H. Ahmad Baharudin, SM., serta anggota DPRD dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tulungagung.
Acara ini diadakan di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika, Lantai 16, dengan fokus pada pemantauan dan evaluasi terhadap perbaikan tata kelola pemerintah daerah secara menyeluruh. Bupati Gatut memaparkan perkembangan 10 proyek strategis pada tahun 2025 serta evaluasi proyek strategis tahun 2024. Ia juga menjelaskan laporan mengenai pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan pokok-pokok pikiran DPRD.
KPK, dalam rakor ini, mengangkat beberapa isu penting, termasuk mekanisme pengangkatan dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggaran perjalanan dinas, serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Bupati Gatut menyatakan, "Kami merasa sangat dihargai atas tanggapan positif dari tim KPK terhadap pemaparan kami. Ini menunjukkan keseriusan Pemkab Tulungagung dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel."
Rakor ini menjadi bagian dari langkah konkret KPK untuk meningkatkan koordinasi nasional dengan pemerintah daerah, terutama untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara dengan integritas. Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga-lembaga yang ada untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
