Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, S.T.P., M.Si., bersama dengan jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual. Rapat ini berlangsung pada Selasa (10/6/2025) dan diadakan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Media Command Center (MCC).
Rakor yang rutin dilaksanakan setiap pekan ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Dalam rapat tersebut, seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari berbagai wilayah di Indonesia turut hadir. TPID bertugas untuk memantau kondisi inflasi dan perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah masing-masing.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Bima Arya menekankan pentingnya pemanfaatan ruang fiskal daerah secara optimal. Ruang fiskal adalah kemampuan anggaran daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja. "Kepala daerah perlu terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing dapat berjalan maksimal," tegasnya. Ia juga menyarankan agar para kepala daerah menyampaikan masukan dan data strategis yang relevan.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, melaporkan mengenai tren inflasi dari tahun 2021 hingga 2025. Menurutnya, bulan Mei menjadi bulan yang sering mengalami inflasi. “Inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 dengan kenaikan sebesar 0,40 persen. Namun, pada Mei 2025, kami mencatat deflasi sebesar 0,37 persen,” ungkapnya.
Dari data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 5 Juni 2025, terdapat 12 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 25 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi tercatat stabil. Ini menunjukkan adanya variasi harga yang berbeda di berbagai daerah.
"Dua komoditas utama yang mendorong kenaikan IPH di sebagian besar provinsi adalah beras dan daging ayam ras. Sementara penurunan IPH dipengaruhi oleh turunnya harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih," tambah Pudji.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Pasuruan yang akrab disapa Mas Adi menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah. "Kami bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga, terutama pada sektor pangan dan daya beli masyarakat," ujar Adi. Ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Rakor Inflasi Pemerintah Daerah Pasuruan Kementerian Dalam Negeri
