Kupang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang memperhatikan sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang guru honorer di Kabupaten Ende mengungkapkan bahwa ia hanya menerima gaji sebesar Rp250.000 per bulan. Gaji ini sangat rendah dan menjadi sorotan banyak pihak.
Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa, mengatakan bahwa video tersebut menunjukkan kondisi pendidikan di NTT yang memerlukan perhatian serius. "Video yang viral itu menunjukkan wajah pendidikan kita yang mesti mendapatkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan,” ungkap Yunus saat memberikan keterangan kepada ANTARA di Kupang pada Sabtu, 9 Agustus.
Video ini tidak hanya menarik perhatian warga NTT, tetapi juga netizen di seluruh Indonesia. Banyak yang merasa prihatin dengan nasib guru honorer yang bekerja keras namun menerima gaji yang sangat minim. Yunus menegaskan, DPRD NTT mendukung langkah pemerintah untuk menciptakan terobosan agar kesejahteraan para guru honorer di NTT dapat terpenuhi.
“Kami sungguh merasakan bagaimana keluh kesah para guru honorer selama ini, sehingga berbagai upaya mesti dilakukan pemerintah agar rasa adil bisa dirasakan bagi status honorer atas pengabdian dan dedikasi mereka yang sangat luar biasa,” tambahnya.
Selain mendukung kebijakan pemerintah daerah, anggota dewan juga berharap agar kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat ditingkatkan setiap tahunnya, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil.
Yunus juga menjelaskan bahwa Komisi V memberikan apresiasi terhadap kebijakan tambahan penghasilan (Tamsil) yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dia menyebutkan, sejak tahun 2021, pemerintah telah membuka lebih dari 8.000 formasi guru PPPK, tetapi yang lulus hanya lebih dari 3.000 orang. Pada tahun 2023, ada tambahan 1.443 guru ASN PPPK. Selanjutnya, untuk tahun 2024, Penjabat Gubernur NTT telah mengajukan tambahan formasi ke Pemerintah Pusat sebanyak 5.300 formasi ASN PPPK.
