Sejak dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024, Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam tindakan rezim ekstraktif. Hal ini merujuk pada praktik pemerintahan yang mengedepankan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, masalah ini semakin rumit.
Pemerintah baru dilaporkan mengizinkan ekspansi besar-besaran perusahaan tambang di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan warga setempat sering menghadapi perampasan ruang hidup, yang berarti kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang selama ini mereka gunakan. Di samping itu, ada juga pengusiran paksa, kerusakan lingkungan, serta ancaman kekerasan dan kriminalisasi terhadap mereka yang berjuang untuk mempertahankan hak-haknya.
Organisasi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat bahwa sebanyak 76 warga telah mengalami kriminalisasi akibat usaha mereka melawan perusahaan-perusahaan tambang. Kriminalisasi adalah penuntutan hukum yang dialami individu atau kelompok karena aktivitas mereka membela hak atas tanah atau lingkungan. Angka ini menunjukkan bahwa dalam waktu singkat, pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi catatan buruk terkait perlakuan terhadap masyarakat yang terdampak.
Ketidakpuasan ini menjadi sorotan banyak pihak, dan warga meminta adanya solusi yang lebih baik untuk masalah ini. Mereka berharap agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Di tengah perjuangan tersebut, gerakan untuk menolak tambang dan membersihkan Indonesia dari praktik-praktik eksploitatif terus bergulir dengan semangat juang yang tinggi.
