Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan baru saja menggelar Rapat Paripurna II. Rapat ini bertujuan untuk membahas pandangan umum tujuh fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Raperda adalah suatu rancangan yang disusun untuk menjadi peraturan daerah yang lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lima Raperda yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Utara (JLU), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kehadiran Raperda ini diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kotak Pasuruan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pasuruan M. Nawawi dan jajaran Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah. Banyak fraksi yang memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kota Pasuruan. Misalnya, Fraksi Hanura, Nasdem, dan PDI Perjuangan, mengapresiasi komitmen Pemkot dalam mendorong pembangunan strategis di berbagai sektor.
Secara khusus, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Mereka menilai, "Kami mendukung penuh langkah ini sebagai wujud nyata komitmen terhadap inklusivitas, namun kami juga mendorong diikuti langkah nyata untuk pendidikan konseling, edukasi, serta bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas," kata perwakilan Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) memberikan penekanan pada pentingnya koordinasi antar-perangkat daerah dalam implementasi Raperda. Helmi, Ketua FAP, mengatakan, "Kami berharap, pembentukan perangkat daerah nantinya semakin meningkatkan sinergi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat."
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyoroti pentingnya agar Pemerintah Kota Pasuruan lebih responsif dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi nasional. Dalam penutupan, Fraksi Persatuan Hati Nurani mengharapkan agar seluruh pertanyaan dan catatan yang diberikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.
Khairul Fattah, anggota dari Fraksi Persatuan Hati Nurani, berharap, "Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengambil kebijakan pembangunan ke depan." Dengan demikian, rapat ini menjadi langkah penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang lebih baik.
