Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. BPD bisa dianggap sebagai parlemen di tingkat desa, berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan warga, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, saat ia menghadiri acara halal bihalal Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (Abpednas) Ponorogo yang berlangsung di Balai Desa Caluk pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam sambutannya, Kang Bupati menegaskan pentingnya BPD dalam menyeimbangkan pembangunan desa.
“BPD bekerja menyeimbangkan desa. Mudah-mudahan bisa mengubah mindset dari sekadar bekerja menjadi mengabdi kepada masyarakat,” ujar Bupati Sugiri. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang harmonis antara kepala desa dan BPD adalah kunci utama keberhasilan pembangunan desa.
Bupati juga menjelaskan bahwa masing-masing pihak, baik kepala desa maupun BPD, harus memahami dan menjalankan tugas pokok serta fungsinya dengan baik. “Kalau desa bagus, kabupaten ikut bagus, provinsi bagus, dan Indonesia juga bagus,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan yang sukses di tingkat desa dapat berdampak positif di tingkat yang lebih luas.
