Pasuruan, 21 April 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan mengadakan Rapat Paripurna II yang bertujuan untuk menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024. Rapat ini dilanjutkan dengan Rapat Paripurna I yang membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Wali Kota Pasuruan.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, S.TP, M.Si, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas perhatian serta kerja sama dalam menganalisis LKPJ. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan oleh DPRD akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di masa mendatang.
“Rekomendasi ini merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif yang sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Wali Kota Adi.
Selain pembahasan LKPJ, dalam Rapat Paripurna I, Wali Kota juga mengusulkan lima Raperda yang penting. Raperda tersebut adalah sebagai berikut:
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara.
- Raperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Wali Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan tamu undangan. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam menjaga hubungan baik antara legislatif dan eksekutif.
Wali Kota Adi berharap agar sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun bisa terus diperkuat. “Semoga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Pasuruan semakin solid, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat terwujudnya kota Pasuruan yang lebih baik,” pungkasnya.
