Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini mengadakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sosialisasi Penyelarasan Sekolah Rakyat. Rapat ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan dihadiri oleh berbagai pihak dari Pemerintah daerah. Rapat dimulai dengan sambutan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang juga dikenal dengan nama Gus Ipul.
Dalam sambutannya, Gus Ipul menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk melawan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar program pendidikan alternatif, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi dalam pembangunan sosial. "Masyarakat harus diberi akses ilmu agar mampu bangkit dan mandiri,” tegas Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Sosial juga mengungkapkan informasi mengenai penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data terakhir yang dirilis, per September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berkurang menjadi 8,57%, setara dengan sekitar 24,06 juta jiwa. Penurunan ini berasal dari penurunan 0,46% poin dibandingkan dengan Maret 2024. Meski demikian, angka kemiskinan ekstrem mengalami sedikit kenaikan menjadi 1,3% akibat penyesuaian garis kemiskinan yang telah disesuaikan dari US$1,9 menjadi US$2,15 PPP.
Setelah pembahasan mengenai pendidikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan pandangan tentang peran penting TPID dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ia mengatakan, "Inflasi harus dijaga tetap rendah, karena langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat kecil. TPID berperan penting sebagai garda depan daerah dalam pengendalian harga.”
Dari sisi inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi tahunan per Maret 2025 tercatat sebesar 1,03%. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi masih dalam kategori terjaga. Namun, inflasi bulanan menunjukkan kenaikan yang lebih signifikan, yaitu sebesar 1,65%, yang disebabkan oleh peningkatan harga di kelompok makanan, minuman, dan energi rumah tangga.
Rapat ini juga dihadiri oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, bersama perangkat daerah terkait, mengikuti rapat tersebut dari lokasi MCC Madinah van Java pada hari Senin, 21 April 2025. Keikutsertaan Pemkot Pasuruan menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung kebijakan nasional terkait pengendalian inflasi dan upaya pengentasan kemiskinan.
