Pemuda adat Poco Leok menghadapi situasi yang sangat menegangkan akibat kriminalisasi yang dilakukan oleh negara. Hal ini berkaitan dengan proyek ekstraktif, termasuk proyek panas bumi di daerah mereka, yang mengancam hak-hak masyarakat adat. Proyek ini, yang diusung dengan label energi terbarukan, justru membawa berbagai masalah, seperti hilangnya ruang hidup dan kerusakan ekosistem.
Sejak tahun 2022, masyarakat adat Poco Leok telah menolak keras proyek panas bumi yang dijalankan tanpa persetujuan yang benar. Persetujuan ini dikenal sebagai FPIC atau Free, Prior, and Informed Consent, yang berarti masyarakat harus diberi informasi lengkap, dipersiapkan, dan setuju sebelum proyek dimulai. Selama ini, mereka telah melakukan setidaknya 30 aksi penolakan, tetapi setiap upaya tersebut seringkali direspons dengan intimidasi dan bahkan kekerasan.
Bupati Manggarai, Hery Nabit, yang baru-baru ini terpilih kembali, telah memberikan dukungan pada proyek ini dengan mengeluarkan keputusan yang menjamin perluasan Proyek Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok. Pada 1 Desember 2022, Bupati Nabit menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lokasi Perluasan yang sangat kontroversial. Meskipun masyarakat setempat menuntut pencabutan keputusan tersebut, suara mereka tampaknya diabaikan.
Kriminalisasi terhadap pemuda adat Poco Leok mencerminkan bentuk otoritarianisme baru yang diselimuti dengan jargon pembangunan hijau. Hal ini menjadi tanda bahwa perjuangan hak masyarakat adat masih sangat panjang dan membutuhkan komitmen yang kuat untuk melindungi lingkungan dan keadilan sosial. Masyarakat adat Poco Leok terus bersuara untuk menolak proyek yang dianggap merampas ruang hidup mereka dan memperjuangkan keadilan hingga akhir.
