Pasuruan, 17 April 2025 - Wakil Wali Kota Pasuruan, M. Nawawi, yang akrab disapa Mas Nawawi, resmi membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Pasuruan. Kegiatan ini berlangsung di Valencia Bakery dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait pelayanan kesehatan.
Dalam sambutannya, Mas Nawawi menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Pasuruan. "Sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemkot Pasuruan harus terus ditingkatkan. Ini demi memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata kepada masyarakat," ujar Mas Nawawi.
Mas Nawawi juga menyampaikan keprihatinannya tentang keluhan yang masih muncul dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah. Ia menganggap permasalahan ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera diperbaiki. "Kami masih menerima banyak keluhan, terutama terkait layanan kesehatan milik pemerintah. Ini tentu menjadi tugas kami bersama untuk memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang sudah berjalan dengan baik," tambahnya.
Forum juga membahas data keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Pasuruan, dr. Dina Dianat Permata. Ia mengungkapkan bahwa per April 2025, tingkat keaktifan peserta JKN mencapai 88,09 persen dari total 212.333 penduduk yang terdaftar. Namun, masih terdapat sejumlah peserta yang tidak aktif, yang berdampak pada akses mereka terhadap layanan kesehatan.
Rincian peserta yang tidak aktif yaitu terdiri dari 4.529 jiwa peserta PBPU Mandiri yang menunggak iuran, 5.735 jiwa pekerja yang terkena PHK, habis kontrak, atau resign, serta 9.923 jiwa peserta yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. "Keaktifan peserta cukup bervariasi antar segmen. Segmen PBPU/PEMDA menjadi yang tertinggi dengan angka 96,62 persen, sedangkan PBPU Mandiri hanya mencapai 56,89 persen," jelas dr. Dina.
Mas Nawawi mengingatkan, "Data dari BPJS menunjukkan bahwa masih ada belasan ribu warga yang statusnya tidak aktif. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak atas layanan kesehatan hanya karena status kepesertaan." Forum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pasuruan.
