JAKARTA – Pada Senin sore, 14 April, Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M. bersama sejumlah bupati di Jawa Timur menghadiri rapat tertutup yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk mendukung swasembada pangan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Menteri Dody mengungkapkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 merupakan pedoman kuat untuk percepatan pembangunan irigasi. Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan, merehabilitasi, serta melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah, termasuk Jawa Timur. Hal ini sangat penting karena keberlangsungan produksi pertanian bergantung pada keandalan sistem irigasi.
Bupati Sanusi pun mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi infrastruktur irigasi di Kabupaten Malang. Ia meminta dukungan dari Kementerian PU untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam. "Produksi pertanian di Kabupaten Malang menurun signifikan karena hanya bisa sekali panen dalam setahun," ungkap Bupati Sanusi. Ia menjelaskan bahwa banyak tanggul dan bendungan yang mengalami kerusakan akibat banjir, yang menyebabkan banyak lahan pertanian tidak terairi dengan baik.
Selain itu, Bupati Sanusi juga mengusulkan pembangunan jalan tol antara Kepanjen dan Malang. Proyek tol ini, dengan panjang sekitar 30 kilometer, sudah menjadi prioritas Pemerintah Pusat dan dijadwalkan akan dilaksanakan antara 2025 hingga 2029. "Keberadaan jalan tol ini penting untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas masyarakat," tambahnya.
Di dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas rencana pembangunan jalan penghubung Kecamatan Kepanjen-Pagak yang sepanjang 16 kilometer. Bupati Sanusi menekankan bahwa semua usulan ini bertujuan untuk mendukung program-program perbaikan di Kabupaten Malang, terutama dalam bidang ketahanan pangan. "Harusnya ada bantuan khusus dari pusat," tutupnya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memperbaiki infrastruktur yang vital bagi masyarakat.
