Pemerintah Kabupaten Manggarai baru-baru ini melaporkan beberapa warga dari komunitas Poco Leok. Namun, tindakan ini memicu perdebatan. Para aktivis menilai bahwa langkah pemerintah untuk melaporkan pemuda adat tersebut merupakan langkah yang keliru. Mereka berpendapat bahwa warga Poco Leok hanya melaksanakan hak mereka untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999.
Koalisi Advokasi Poco Leok, yang bertindak sebagai kuasa hukum untuk pemuda adat tersebut, telah mengajukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada hari Selasa, 25 Maret 2025. Mereka melakukan ini karena tindakan Polres Manggarai, yang memanggil pemuda adat untuk memberikan klarifikasi dan keterangan sebagai saksi, dianggap tidak beralasan. Koalisi merasa bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.
Kebebasan berekspresi adalah prinsip dasar dalam hak asasi manusia, yang memungkinkan individu untuk mengungkapkan pendapat dan opini mereka tanpa takut akan tindakan hukum. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah Kabupaten Manggarai patut dipertanyakan, lantaran bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah ada.
Peristiwa ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Di saat yang sama, hal ini juga mengundang perhatian publik untuk lebih memahami dan memperjuangkan kebebasan berpendapat tanpa adanya intimidasi dari pihak berwenang.
