Pada bulan Februari dan Maret 2025, dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap mengancam keselamatan rakyat Indonesia disahkan oleh pemerintah. RUU yang pertama, yaitu RUU Minerba, disahkan pada tanggal 18 Februari 2025. RUU ini berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara, namun menuai kritik karena dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan.
Selanjutnya, RUU TNI disahkan pada tanggal 20 Maret 2025. RUU ini mengatur tentang struktur dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penolakan muncul karena banyak pihak merasa bahwa TNI seharusnya tidak berfungsi ganda dan tetap fokus pada tugas pokoknya. TNI seharusnya menjadi penjaga kedaulatan dan keamanan negara, bukan alat bagi kepentingan tertentu.
Sejak pengesahan dua RUU tersebut, situasi semakin tegang. Panglima TNI mengerahkan 5.000 pasukan untuk mengamankan jalannya sidang yang menyangkut pengesahan RUU ini. Tindakan ini menimbulkan kesan bahwa militer bersiap menghadapi perlawanan dari rakyat. Ini adalah momen yang sangat mengkhawatirkan bagi banyak orang.
Dalam konteks ini, ada suara-suara yang menyerukan perlawanan. Sebagian masyarakat merasa bahwa mereka lebih baik berjuang untuk hak-hak mereka, daripada hidup dalam keadaan terjajah oleh kebijakan yang merugikan. Ungkapan perlawanannya mencerminkan rasa frustasi yang mendalam terhadap perubahan yang terjadi.
Kritik terhadap pengesahan kedua RUU ini bertumpuk, dengan banyak masyarakat mulai menilai bahwa langkah ini hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara rakyat biasa tetap terpinggirkan. Akankah perlawanan ini akan membuahkan hasil? Atau akan berakhir dalam keputusasaan?
