Pasuruan – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, S.TP, M.Si, mempresentasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pasuruan. Rapat ini berlangsung di Aula DPRD dan diadakan pada hari Senin, 17 Maret 2024. Dalam agenda tersebut, juga dilakukan penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk membahas kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Adi Wibowo menjelaskan bahwa LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024. Laporan ini disusun mengikuti peraturan yang berlaku serta mencerminkan hasil kerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah.
“Visi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026 adalah ‘Maju Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmoni Warganya.’ Untuk mewujudkan visi ini, kami telah melaksanakan berbagai program strategis, termasuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, meningkatkan infrastruktur, dan melakukan transformasi layanan publik melalui teknologi digital,” ungkap Adi Wibowo.
Dalam paparan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan pencapaian kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 melampaui harapan, mencapai 100,36 persen dari target. Meski belanja daerah tahun ini terserap sebesar 92,41 persen, ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pembangunan dilakukan dengan efektif.
“Target angka kemiskinan untuk tahun 2024 adalah 5,37 persen dan terealisasi di angka 6,32, sehingga hanya tercapai 82 persen. Realisasi ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi angka terendah dalam lima tahun terakhir. Angka ini juga menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Pasuruan lebih baik dibandingkan angka kemiskinan nasional dan provinsi,” tambahnya.
Berbagai indikator kinerja utama lainnya juga menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 5,45 persen, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan signifikan, mencapai angka 78,90. Ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama dalam menciptakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat Kota Pasuruan,” tutup Adi Wibowo. Rapat ini menjadi langkah penting dalam proses pembangunan yang lebih baik bagi seluruh warga kota.
