MALANG - Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M, baru-baru ini menghadiri acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D). Acara ini berlangsung secara daring di Ruang T Pringgitan Pendopo Agung pada Rabu, 12 Maret 2023.
Kerjasama ini melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah dari Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam kerjasama tersebut, masing-masing pihak akan bertukar data untuk mencapai tujuan optimalisasi pajak yang lebih baik di tingkat pusat dan daerah.
Dari pihak Pemkab Malang, turut hadir beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan dari DJP serta DJPK yang ada di Kanwil III Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Bupati Sanusi menjelaskan bahwa harapannya adalah agar database antara Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi sama. Data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan pajak mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga pajak reklame.
Bupati Malang menekankan pentingnya keselarasan data. "Nantinya, data ini akan diberikan kepada teman-teman di Dirjen Pajak dan Dirjen Keuangan dengan tujuan untuk mengetahui potensi pendapatan pajak secara menyeluruh," ujarnya. Dia juga menjelaskan bahwa baru-baru ini, tepat pada Tahun 2025, database antara Pemkab Malang dan Pemerintah Pusat akhirnya dapat diselaraskan setelah melakukan upaya selama satu sampai dua tahun untuk mencapai kesamaan persepsi.
Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Bupati Sanusi menegaskan, "Dari kerjasama ini, diharapkan penggalian atau pendapatan dari pajak ini bisa lebih optimal dan maksimal. Sehingga para wajib pajak menyadari bahwa memang itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan."
