Kota Pasuruan menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) yang dibuka oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, pada Rabu, 12 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Gradikha dan mengusung tema “Optimalisasi Digitalisasi dan Pengendalian Dalam Mendukung Perekonomian Daerah”. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta perwakilan dari Bank Indonesia Malang dan stakeholder terkait.
Tujuan utama dari HLM ini adalah untuk memperkuat komunikasi antara semua pihak yang terlibat. Semua peserta berkumpul untuk mengidentifikasi isu-isu strategis berkaitan dengan pengendalian inflasi di Kota Pasuruan. Salah satu langkah penting dalam pengendalian inflasi adalah pemantauan harga bahan pokok.
Dalam arahannya, Mas Adi menjelaskan bahwa inflasi di Kota Pasuruan mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen setiap bulan. Sebagai langkah pengendalian, Pemerintah Kota Pasuruan menggelar rapat koordinasi setiap minggu. Rapat ini bertujuan untuk memastikan harga tetap terjaga agar tidak merugikan masyarakat.
“Strategi pengendalian inflasi di Kota Pasuruan dilakukan melalui sejumlah cara. Operasi pasar bekerja sama dengan Bulog dan Prima Food merupakan salah satu contohnya. Selain itu, kami juga mendorong urban farming untuk memperkuat ketahanan pangan,” ujar Mas Adi.
Mas Adi menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, inflasi tetap terkendali dan stabil. Daya beli masyarakat juga terjaga, dan distribusi bahan pokok berlangsung lancar tanpa ada lonjakan harga yang ekstrem. Hal ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi warga jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang.
"Pemerintah harus memastikan stok pangan aman, terutama dengan operasi pasar murah. Kebutuhan bahan pokok akan meningkat selama bulan puasa, sehingga harus diimbangi dengan pasokan yang memadai,” lanjutnya.
Selain itu, Mas Adi juga menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pasuruan. Sertifikasi halal ini vital untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga stabilitas harga. Menurut data nasional, hanya 14 juta dari 66 juta pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal saat ini.
