Breaking News
KPK Serahkan Aset Rampasan Negara Berupa Tanah kepada Pemerintah Aceh dan Pasuruan     Perkembangan Terbaru Konflik Israel dan Palestina     Mark Ruffalo Menyarankan Cara Presiden Biden Akhiri Kekerasan di Gaza     Kontroversi Pengajaran Sejarah Kolonisasi di Prancis     Anwar El Ghazi Dapat Ganti Rugi dari Mainz Usai Putusan Pengadilan    

Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa di Jawa Timur

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa se-Jawa Timur. Acara ini berlangsung pada hari Minggu, 9 Maret 2025, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Rapat ini merupakan langkah penting untuk membahas berbagai kebijakan yang dapat memperkuat ekonomi di tingkat desa.

Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Gubernur Jawa Timur, Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. Gubernur Khofifah memimpin jalannya rapat dan dihadiri juga oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, S.S., M.Si.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut terkait dengan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi desa adalah wadah bagi masyarakat desa untuk berkumpul dan bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian. "Kita perlu mencari format agar kehadiran koperasi desa produktif," ungkap Khofifah.

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat perekonomian desa dengan fokus pada pengembangan koperasi. Selain itu, kegiatan ini juga membahas pemanfaatan tata ruang dan program kesejahteraan sosial. Keberadaan koperasi desa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta percepatan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Timur.

Dengan adanya koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di level desa. Rapat ini juga menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.