Dua hari sebelum Pemilu 2024 berlangsung, Prabowo Subianto, salah satu calon presiden, mengungkapkan pendapatnya mengenai praktik koneksi atau "koncoisme". Koncoisme merujuk pada praktik bagi-bagi jabatan berdasarkan hubungan atau koneksi, bukan pada kemampuan atau prestasi. Menurut Prabowo, praktik ini merusak sistem pemerintahan dan keadilan di Indonesia.
Menariknya, meskipun Prabowo mengritik praktik tersebut, banyak pihak mencatat bahwa ia sendiri melakukan praktik koncoisme setelah terpilih dan dilantik menjadi Presiden RI. Dalam kabinet yang ia bentuk, dikenal sebagai Kabinet Merah Putih, terdapat 54 perwakilan partai yang menjabat sebagai menteri, wakil menteri, serta kepala atau wakil kepala badan dan lembaga. Dari jumlah tersebut, Partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo, mendapatkan jatah terbesar, yaitu 18 kursi dalam kabinet. Ini termasuk lima menteri dan sejumlah posisi penting lainnya.
Seiring dengan komposisi kabinet, Prabowo juga memberikan kesempatan kepada para pendukung politik dari Tim Kampanye Nasional (TKN), yang mencapai 36 orang. Mereka diberi jabatan di berbagai posisi, mulai dari menteri hingga utusan khusus presiden. Banyak dari mereka memiliki latar belakang di sektor bisnis, khususnya dalam industri ekstraktif.
Praktek koncoisme yang dilakukan Prabowo tidak hanya terlihat di kabinet, tetapi juga dalam pengisian jabatan di beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa kader partai dan pendukung Prabowo, termasuk mereka yang sebelumnya kritis terhadapnya, kini mendapat posisi yang baik.
Daftar nama-nama yang mendapatkan jabatan dalam pemerintahan ini baru merupakan sebagian kecil dari banyaknya loyalis dan pendukung Prabowo yang memanfaatkan kesempatan di Pemilu 2024 untuk menduduki posisi penting.
Dengan meningkatnya praktik koncoisme dalam pemerintahan, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan peka terhadap isu-isu keadilan serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.
