Pasuruan – Setelah dilantik, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadiri rapat dinas. Rapat ini berlangsung di Ruang UNSUR 1 pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait visi dan misi pemerintah daerah yang akan disampaikan dalam sidang paripurna. Selain itu, Wali Kota juga ingin membangun sinergitas dengan OPD agar program kerja dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Dalam rapat itu, Adi Wibowo menyoroti kondisi beberapa OPD yang masih bermasalah akibat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Ada posisi sekretaris dan kepala bidang yang kosong, bahkan di beberapa kelurahan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Ini tentu berdampak pada kinerja serta performa organisasi,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Wali Kota mengusulkan penyegaran struktur sebagai langkah yang perlu dilakukan demi meningkatkan kinerja pemerintahan pada tahun 2025. Ia menekankan pentingnya forum seperti ini untuk diadakan secara rutin, sehingga program-program dari tiap perangkat daerah mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dengan baik.
Salah satu hal yang dibahas dalam rapat adalah pohon kinerja (Pokin) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Beberapa perangkat daerah masih belum mampu menerjemahkan pohon kinerja dengan optimal. Padahal, ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tambahnya.
Selain itu, Adi Wibowo menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah di tahun 2025 harus meningkat dengan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah tersebut termasuk isu parkir dan air bersih yang sering dikeluhkan warga melalui media sosial.
Wali Kota juga mengungkapkan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, terjangkau, dan berkualitas. Salah satu langkah yang akan diambil adalah melalui digitalisasi manajemen serta birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. “Kami ingin membangun sistem pelayanan publik yang modern dan responsif, di mana setiap warga bisa mengakses layanan dengan mudah, cepat, dan tepat sesuai dengan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Wali Kota menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal.
