Megawati Soekarnoputri, mantan presiden Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan, menyatakan bahwa hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah baik. Namun, dia menolak dengan tegas wacana untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Megawati, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.
"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," ungkap Megawati. Dalam pernyataannya, dia menekankan pentingnya setiap warga negara untuk memiliki hak yang sama, tanpa memandang status atau jabatan.
Dia juga mengingatkan bahwa negara Indonesia diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang menjamin hak-hak rakyat. "Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama," tambahnya.
Megawati menegaskan bahwa dia hanya berbicara tentang kebenaran dan ingin melihat Indonesia sebagai negara yang utuh. Dia merasa prihatin bahwa saat ini terjadi pergeseran nilai dan kebersamaan di masyarakat. "Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan," kata Megawati, berpesan agar rasa persatuan tetap dijaga.
Dia juga mengingatkan tentang semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. "Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tutupnya dengan nada kritis, mengajak semua pihak untuk kembali ke nilai-nilai kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab.
