Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, telah mengeluarkan pernyataan tegas yang melarang semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang berada di bawah naungan pemerintah kota untuk menarik biaya atau pungutan dari siswa. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan yang melibatkan kepala SD dan SMP negeri se-Surabaya.
"Saya tegaskan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan anak-anak dengan dalih apapun," ujar Eri Cahyadi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk menjamin pendidikan yang lebih terjangkau bagi semua anak.
Dalam konteks pembelajaran, Eri menjelaskan bahwa ada dua jenis buku teks yang digunakan di sekolah. Buku teks utama, yang merupakan buku wajib, dipinjamkan secara gratis oleh pemerintah. Sedangkan buku teks pendamping bersifat sukarela dan dapat dimiliki oleh siswa untuk memperkaya pengetahuan mereka. "Buku teks pendamping tidak wajib dimiliki," jelasnya.
Wali Kota Eri juga mengingatkan agar kepemilikan buku teks pendamping tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan siswa. Ia khawatir jika publiasi kepemilikan buku tersebut diumumkan, akan menyebabkan perundungan di antara teman-teman sekelas. "Hal ini yang saya takutkan akan merusak mental anak," ucapnya.
Selain itu, Wali Kota mengajak guru agar lebih kreatif dalam mengajar. Ia menyarankan agar guru dapat menggunakan platform belajar seperti Merdeka Belajar untuk menyampaikan materi. "Bisa beli satu buku teks pendamping, bisa pula unduh materi dari platform Merdeka Belajar, ditaruh layar besar supaya semua murid bisa melihat," katanya.
Eri Cahyadi juga mendiskusikan pentingnya mengurangi acara-acara dengan biaya tinggi yang membebani siswa. Ia mengusulkan agar kegiatan wisuda diganti dengan acara seni sederhana di dalam sekolah. Selain itu, perjalanan ke luar kota dapat dialihkan menjadi kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di Surabaya, seperti rumah kelahiran Bung Karno dan museum, yang dapat memberikan edukasi sekaligus pengalaman menarik bagi siswa.
