Di Kabupaten Pasuruan, terdapat empat titik perlintasan langsung (JPL) alias perlintasan sebidang kereta api yang sudah dilengkapi dengan palang pintu. Namun, hingga saat ini, keempat titik tersebut belum dapat beroperasi.
Keempat titik ini tersebar di tiga lokasi di Kecamatan Beji dan satu lokasi di Kecamatan Nguling. Menariknya, ada 15 titik perlintasan lainnya yang sudah beroperasi sejak pertengahan bulan Desember 2024.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati, menjelaskan bahwa salah satu penyebab belum beroperasinya keempat palang pintu tersebut adalah karena pembangunannya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, bukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk mengoperasikan palang pintu yang bukan merupakan aset daerahnya.
"Tahun lalu, kami menangani 13 titik yang didanai oleh APBD Kabupaten Pasuruan," ungkap Eka. Ia menambahkan bahwa dari total 19 titik perlintasan sebidang yang ada, empat di antaranya masih tidak berfungsi. Padahal, pihak Dinas Perhubungan sudah menyiapkan petugas jaga untuk memastikan keamanan di sana.
Eka berharap agar keempat palang pintu tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya pelimpahan ini untuk meningkatkan keamanan perlintasan sebidang dan mencegah terjadinya kecelakaan kereta api. Petugas yang akan menjaga pos tersebut juga sudah siap untuk bekerja dalam tiga shift setiap harinya.
"Kalau tenaga kami sudah siapkan, bahkan juga sudah diikutkan pelatihan perkeretaapian," katanya.
Lebih lanjut, Eka menjelaskan bahwa dua titik JPL di Beji dan Grati merupakan hasil pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, empat titik lainnya adalah bagian dari proyek Kementerian Perhubungan.
Meskipun palang pintu di Beji dan Grati dibangun oleh Pemerintah Provinsi, Pemkab Pasuruan sudah menerima pelimpahan aset untuk kedua lokasi tersebut. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan langsung menempatkan petugas untuk menjaga kedua palang pintu itu.
Eka menambahkan, "Kami sudah berupaya untuk meminta pelimpahan aset dari Kementerian Perhubungan, bahkan sudah dua kali kami bersurat. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban."
Situasi ini menjadi perhatian, mengingat perlintasan kereta api yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada keselamatan masyarakat. Keamanan di jalur perlintasan sangat penting, terutama di kawasan yang padat penduduk.
