Pada tanggal 18 Februari 2025, Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batubara) yang baru telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Hal ini terjadi dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh banyak anggota DPR. Namun, pengesahan ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan.
Menurut sejumlah pengamat, proses pengesahan UU ini terkesan terburu-buru dan tidak transparan. Mereka berpendapat bahwa gedung DPR bukan lagi tempat untuk mengurus kepentingan rakyat, tetapi lebih mirip dengan panggung untuk transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Istilah "kongkalikong" sering digunakan untuk menggambarkan praktik curang dalam bisnis, dimana pihak-pihak tertentu berkolusi demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Salah satu poin utama dari revisi UU Minerba ialah keterlibatan kampus dalam industri tambang. Publik semakin mempertanyakan apakah keterlibatan kampus ini murni untuk kepentingan akademis ataukah hanya untuk memberikan legitimasi bagi aktivitas penambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam hal ini, posisi kampus dianggap hanya sebagai 'stempel' yang memberikan kesan bahwa aktivitas tambang tersebut telah mendapat pengesahan moral dan intelektual.
Namun, industri tambang diketahui memiliki dampak yang sangat luas dan berbahaya bagi lingkungan. Kerusakan yang ditimbulkan bersifat kompleks dan sering kali tidak dapat dipulihkan, seperti pencemaran tanah dan air, serta hilangnya habitat alami. Hal ini menjadi perhatian utama banyak kalangan yang peduli pada keberlangsungan lingkungan hidup.
Dengan berbagai polemik yang muncul, banyak pihak menyerukan agar masyarakat menolak UU Minerba. Mereka mengajak semua orang untuk lebih peduli terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan ini dan berusaha melindungi lingkungan demi generasi mendatang.
