Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P., M.Tr.(Han), menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Tahun 2023 di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) pada Senin, 5 Agustus 2024. Acara tersebut berlangsung di Jakarta Pusat dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting.
Di antara yang hadir adalah Wakil Menteri Pertahanan RI, Muhammad Herindra, serta Kasad Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak, M.Sc., Sekjen Kemhan Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., dan pejabat lainnya yang berperan dalam menjaga keamanan negara.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pertahanan menyampaikan syukur atas keberhasilan Kemhan RI yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Tahun 2023. WTP adalah suatu penilaian yang diberikan oleh BPK RI yang menandakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Kemhan RI dalam mengelola keuangan negara secara baik, transparan, dan akuntabel.
Wamenhan juga menekankan bahwa meskipun pencapaian ini patut diacungi jempol, Kemhan dan TNI harus tetap berwaspada dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Ia mengingatkan agar para Kasatker (Kepala Satuan Kerja) segera melakukan perbaikan sesuai dengan temuan BPK untuk menjaga efisiensi dan kepercayaan publik.
Di sisi lain, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi kepada semua pihak di Kemhan dan TNI. Beliau menyatakan, "Komitmen dalam mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel sangat penting." Nyoman menambahkan bahwa Kemhan RI telah berhasil mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut sejak 2018. Ini menunjukkan dedikasi dan upaya maksimal dari seluruh jajaran.
Namun, Nyoman juga menyebutkan bahwa meskipun laporan keuangan Kemhan kembali meraih opini WTP, BPK RI masih menemukan beberapa kelemahan dalam tata kelola keuangan yang harus segera ditangani. Ia mengingatkan bahwa opini WTP tidak berarti laporan keuangan itu bebas dari kesalahan, sehingga penting bagi Kemhan dan TNI untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangannya agar lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang ada.
