Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang baru menjabat selama 100 hari, mendapatkan kritik tajam terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Rezim ini dianggap semakin mirip dengan penjajah bagi rakyatnya sendiri. Berbagai kebijakan baru diluncurkan untuk kejayaan industri ekstraktif, di tengah kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan.
Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah rencana alih fungsi kawasan hutan seluas 20 juta hektare. Alih fungsi ini dapat mengancam habitat alam serta flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan menjadi penting sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon, jadi perubahan ini berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan hidup masyarakat.
Selain alih fungsi hutan, rezim ini juga mendorong perluasan skala hilirisasi industri yang mengutamakan pengolahan sumber daya alam. Namun, banyak pihak meragukan keamanan bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan industri. Pengolahan sumber daya alam yang agresif sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat dan merusak lingkungan mereka.
Sejumlah aktivis menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai 'monster penghisap' sumber daya alam Indonesia. Ini menggambarkan kekhawatiran akan eksploitatif terhadap kekayaan alam yang terlalu mendominasi kepentingan industri, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan warga.
Dampak dari kebijakan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan pengembangan industri dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus mengawasi dan menggugat kebijakan yang berpotensi merusak di masa yang akan datang.
