Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2024. Surat ini berisi imbauan kepada semua bakal calon kepala daerah (Cakada) agar segera mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Proses ini menjadi salah satu syarat penting dalam pendaftaran pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung.
LHKPN adalah laporan yang berisi informasi tentang harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ini sangat penting agar masyarakat tahu sejauh mana kekayaan calon mereka. Dengan adanya laporan ini, diharapkan akan meminimalkan praktik korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan.
Menurut ketentuan terbaru, jika saat verifikasi ditemukan kekurangan, bakal Cakada diharuskan untuk memperbaiki LHKPN mereka. Batas waktu untuk perbaikan ini adalah 30 hari kalender setelah menerima pemberitahuan dari KPK. Namun, penting untuk diingat bahwa waktu pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Oleh karena itu, penting bagi calon untuk memeriksa dokumen mereka sebelum batas waktu tersebut.
Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses ini, KPK menyediakan call center yang dapat dihubungi di nomor 198.
