Pemerintah baru-baru ini menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Penunjukan ini mencakup sejumlah nama lain yang dikenal berkecimpung dalam industri ekstraktif, seperti Rosan Roeslani dan Andi Amran Sulaiman. Namun, tindakan ini menimbulkan banyak kritik dari berbagai pihak.
Industri ekstraktif mencakup kegiatan yang mengambil sumber daya alam seperti pertambangan, yang kadang-kadang menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif bagi masyarakat. Masyarakat telah menyuarakan kekhawatiran tentang keselamatan yang terancam akibat kegiatan ini. Banyak yang merasa pemerintah kembali mengabaikan keselamatan rakyat demi kepentingan sejumlah pengusaha yang terlibat dalam industri tersebut.
Protes terhadap keputusan ini juga diungkapkan dengan berbagai tagar di media sosial seperti #BloodyNickel dan #TolakTambang. Tagar-tagar ini menyerukan perhatian publik terhadap dampak serius yang ditimbulkan oleh industri ekstraktif, termasuk kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Aktivis menuding bahwa pemerintah terlihat lebih mementingkan akumulasi modal finansial para pengusaha ketimbang melindungi kepentingan rakyat.
Sekelompok aktivis lingkungan meminta agar pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat dan lingkungan daripada keuntungan ekonomi belaka. Mereka berharap penunjukan ini tidak akan memperburuk situasi dan justru mendorong diskusi lebih lanjut tentang pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.
