MALANG – Penjabat Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, menghadiri sebuah talkshow bertajuk Perekonomian Regional Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo Tahun 2025 yang diadakan di Hotel Atria, Kota Malang, pada Selasa (21/1). Acara ini diprakarsai oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang dan menjadi bagian dari persiapan menuju Road to Sekartaji 2025.
Dalam acara tersebut, hadir lima narasumber yang membahas berbagai topik terkait perekonomian. Di antara mereka terdapat Kepala Perwakilan BI Malang, Febrina, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Biger Adzanna Maghribi, dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jawa Timur, Bambang Samsul Hidayat. Selain itu, Prof. Candra Fajri Ananda dari Universitas Brawijaya dan perwakilan Badan Kebijakan Fiskal turut memperkaya diskusi dengan pandangan mereka.
Biger Adzanna menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat mengenai aktivitas finansial, termasuk penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik). Ia menyatakan, “Jika belum tahu cara mengecek Slik, silakan datang ke kantor, kami akan membantu.” Biger juga mengingatkan masyarakat untuk melapor ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) jika menjadi korban penipuan, agar dana yang hilang dapat dipulihkan.
Sementara itu, Bambang Samsul Hidayat membahas peran LPS dalam menjamin simpanan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa mayoritas rekening di Indonesia telah dijamin penuh oleh lembaga tersebut, berdasarkan mandat baru dari UU P2SK Tahun 2023. Ini penting agar masyarakat merasa aman saat menyimpan uang di bank.
Febrina, dari Bank Indonesia, mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan. Ia berkata, “Kita harus lebih bijak, terutama saat menggunakan WiFi publik untuk transaksi finansial.” Hal ini menekankan pentingnya menjaga keamanan saat melakukan transaksi di internet.
Prof. Candra Fajri Ananda juga memberikan pendapatnya mengenai kebijakan ekonomi. Ia menyatakan bahwa penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas belanja pemerintah. Candra mengkritik kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang dianggapnya gagal.
Para pembicara sepakat bahwa literasi dan edukasi keuangan adalah kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi. Mereka mengharapkan masyarakat untuk aktif mempelajari perkembangan kebijakan baru, seperti regulasi Paylater yang saat ini tengah dirumuskan oleh OJK.
